JAKARTA – Bakinonline.com

Koalisi pengusung Presiden Joko Widodo(Jokowi) dan kubu pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu dalam waktu bersamaan mengadakan pertemuan. Kedua kubu pun sama-sama penggodokan calon wakil presiden (cawapres) menjelang pendaftaran Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Jokowi bersama enam ketua umum (ketum) partai politik membahas cawapres sembari bersantap malam di Istana Bogor, Jawa Barat. Mereka adalah Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, serta Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Keenam pimpinan parpol duduk satu meja kayu panjang dan saling berhadapan. Sementara Jokowi duduk sendiri di ujung meja.

“Masalah bangsa tak akan bisa dipikirkan dan diselesaikan satu orang saja,” kata Jokowi dalam unggahannya di media sosial.

Pertemuan selama empat jam ini berujung dengan mengerucutkan satu nama cawapres, namun belum diumumkan ke public. Momen penyampaian nama cawapres pun diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Jokowi kemungkinan akan mengumumkannya menjelang berakhirnya pendaftaran Pilpres yaitu tanggal 4-10 Agustu 2018, sesuai dengan target Komisi Pemilihan Umum (KPU)

“Tidak dalam waktu yang amat dekat, karena tentu ini terkait juga dengan strategi politik,” kata Ketua Umum PPP M Romahurmuziy, usai pertemuan.

Rommy mengatakan dalam pertemuan tersebut enam partai telah menyatakan sangat solid mendukung Jokowi dan tak berminat untuk bergabung dengan koalisi lain. Pernyataan ini seolah sebagai penegasan atas potensi Golkar dan PKB menyeberang ke kubu lawan bila pimpinan mereka tak menjadi cawapres Jokowi.

Pada waktu hampir bersamaan, pendukung Prabowo yang menamakan diri Koalisi Keumatan mengadakan pertemuan yang diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta. Pertemuan berlangsung 2,5 jam ini telah memunculkan cawapres Prabowo menjadi dua nama.

Namhn pertemuan itu tak dihadiri oleh beberapa pimpinan partai politik yang dalam tahap penjajakan koalisi mendukung Prabowo. Beberapa partai yang tak dihadir diantaranya Partai Keadilan Sejahtera PKS), Demokrat dan Partai Berkarya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pun tidak tampak.

Demokrat sengaja tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena menolak bergabung dalam Koalisi Keumatan. Dengan alasan, koalisi tersebut diinisasi oleh PA 212 yang merupakan bukan partai politik, melainkan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

“Apa itu Koalisi Keumatan,? Kami berkoalisinya dengan Gerindra, PKS, dan PAN kalau jadi. Kami tak berkoalisi dengan PA 212,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Selasa (24/7) yang lalu.

Ferdinand menilai, inisiasi pembentukan koalisi mestinya dikomandoi oleh partai-partai politik yang bergabung. PA 212 sebagai ormas seharusnya hanya memberikan dukungan terhadap koalisi.

“Silakan nanti mendukung koalisi yang ada, tapi komando dari koalisi ini harus tetap di pimpinan oleh partai politik,” kata Ferdinand.

Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif berharap, Dengan masuknya Demokrat diharapkan dapat membuat Koalisi Keumatan semakin kuat.

Salah satu pendukung PA 212, Martimus Amin, mengatakan absennya beberapa parpol pendukung Prabowo semata alasan teknis. Dia memang mengakui ada perbedaan di kubu tersebut dalam penentuan cawapres. “Ada kepentingan mereka menawarkan cawapres, itu wajar-wajar saja,” kata Martimus.

Langkah Jokowi dan Prabowo yang menunda pengumuman cawapres dianggap sebagai upaya mencegah lahirnya poros ketiga. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan kedua belah pihak terkesan menahan pengumuman cawapres untuk mengunci koalisi.

Apabila dua kubu tersebut mengumumkan cawapres maka kemungkinan akan ada pihak yang kecewa dan saling berkoordinasi untuk membuat poros alternatif. Oleh karena itu walaupun sudah banyak disebut nama kandidat cawapres, namun belum akan dipengumumkan.

“Itu alasan strategi mereka hingga sekarang lambat mengumumkan cawapres,” kata Djayadi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Disamping itu waktu yang sangat sempit yang dalam hitungan hari bahkan jam, akan membuat semakin sulit membentuk poros ketiga.  (Redaksi Bakin)