Bakinonline.com

Jakarta – Bakinonline.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona atau pandemi covid- 19.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai kebijakan Jokowi itu akan sama saja dengan kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya jika tidak ada ketegasan dalam pelaksanaannya .

“Ya kalau nggak ada ketegasan, nggak ada pressure ya sama aja, sama dengan kebijakan kemarin, makanya harus ada ketegasan. Tindak tegas masyarakat yang masih ada aktivitas, dan yang apa lagi berkumpul-kumpul kalau emang nggak ada ketegasan ya sama aja,” ujar Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI Mohammad Adib Khumaidi, beberapa waktu yang lalu.

Adib menilai kebijakan PSBB ini sama dengan kebijakan yang sudah ada sebelumnya, yakni seperti pembatasan aktivitas masyarakat, libur sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Menurutnya, kebijakan ideal untuk tangani Corona ini adalah karantina wilayah, namun, Adib memaklumi jika pemerintah harus memikirkan dengan matang terkait opsi ini.

“Iya (PSBB) sama memang sama yang (kebijakan) selama ini diberlakukan, betul memang kalo kita bicara itu, idealnya ya tetap karantina wilayah benar-benar masyarakat nggak boleh ke mana-mana, kita tahu karantina wilayah ada yang harus disiapkan termasuk ekonomi, tapi pada dasarnya kita tanpa ada ketegasan ya sama aja,” ujarnya.

“Jadi itulah yang kemudian ketegasan PP ini diterapkan ke wilayah sehingga masyarakat sadar, sadar supaya ada masalah yang harus dihadapi masyarakat juga. Kalau masyarakat nggak bantu, artinya akan sulit bagi kita semua tak hanya tenaga medis tapi semua,” katanya.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Peraturan ini diberlakukan berutuan untuk  memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19.

Dalam UU nomor 6/2018, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi. Pembatasan sosial berskala besar ditetapkan menteri.  (red. Bakin)