korupsi trh kota bandung
bakinonline.com

Bandung – bakinonline.com

Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan menetapkan sebagai tersangka baru bagi pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dan/atau membantu serta mengetahui hingga yang ikut menikmati aliran uang dari hasil korupsi dana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung yang mencapai sekitar Rp 69,6 miliar.

Menurut Koordinator GGMH Indonesia, Torkis Parlaungan Siregar, dalam kasus korupsi anggaran RTH dari dana APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012-2013 yang mencapai Rp 69,9 miliar. KPK sudah menetapkan dua orang tersangka, yaitu mantan anggota DPRD Kota Bandung yang keduanya dari Partai Demokrat yakni, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, Hery Nurhayat sebagai Kepala DPKAD Kota Bandung dan Dadang Supriatna sebagai Kepala DPKAD sebelumnya.

“Dan mereka saat ini telah didakwa oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Bandung. Tapi, berdasarkan Surat Dakwaan JPU KPK No.39/TUT.01.04/24/06/2020 dan Surat Dakwaan No. 40/TUT/01.04/24/06/2020 untuk terdakwa Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet ternyata masih banyak belasan nama-nama pejabat, anggota DPRD Kota Bandung dan makelar lainnya yang ikut menikmati uang hasil korupsi RTH Kota Bandung yang hingga kini masih bebas berkeliaran,” ujar Torkis, dalam aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Tingkat 1 Kota Bandung, 5 Agustus 2020.

“Mereka yang diduga kuat terlibat atau turut menikmati duit korupsi RTH Kota Bandung ini ternyata banyak dengan nominal yang bervariatif jelas Torkis, mulai dari Rp 35 juta sampai Rp 19,1 miliar. “Belum ada oknum-oknum yang tidak masuk dalam Surat Dakwaan JPU KPK, tetapi telah dan akan dihadirkan untuk dimintai keterangan guna mengungkap kasus ini. Diduga kuat banyak pejabat/mantan pejabat yang terlibat dalam kasus ini,” tambahnya.

Secara yuridis dalam Pasal 55 KUHP dikatakan mereka yang turut serta membantu dan mengetahui tindak kejahatan. Namun, tidak melaporkan kejahatan tersebut bisa ditetapkan sebagai tersangka baru.

“Dan saat ini mereka yang dimaksud (orang-orang yang turut serta, membantu atau mengetahui kejahatan dalam kasus ini korupsi RTH Kota Bandung) masih berkeliaran bebas. Mereka sekarang ada yang menjadi kepala dinas, pejabat struktural, anggota DPRD (aktif) hingga mantan pejabat,” tandasnya .

GGMH mendesak KPK segera menetapkan tersangka baru, dan memberikan hukuman maksimal bagi terdakwa termasuk bagi tersangka baru. GGMH berharap hakim menjatuhkan vonis berbasis pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2020 tentag pedoman memutus perkara Tipikor, atau setidak-tidaknya putusan yang ditetapkan memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang menuntut terdakwa korupsi dihukum seberat-beratnya.    (boy/red.bkn/bdg)