????????????????????????????????????

GARUT – bakinonline.com

Untuk mengatasi kemancetan jalan di Garut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Propinsi Jawa Barat membuat jalan baru (bypass), dan saat ini sedang dalam tahap pengerjaan.

Rencana jalan bypass ini sepanjang 16 Km, dengan menghubungkan 15 desa dan 3 kecamatan dan jembatan Fly over, dengan menggunakan dana APBD sebesar 9 milyar, sebagain pengawas oleh konsultan dari PT. Serene Techno Bakti dengan kontraktor pelaksana PT. Nugraha Bhakti Lilahi.

“Banyak tanah masyarakat yang terkena proyek jalan Bypass dan sebagian telah mendapatkan ganti rugi.”

Disisi lain,  ada tanah masyarakat yang terkena proyek tersebut hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi, tepatnya di daerah kampong Bojonglarang, kelurahan Sukamentri, kecamatan Garut Kota, yaitu  keluarga Tatang, Pardi dan Encas (Sebagai ahli waris).

Tim media Bakin mencoba menanyakan kepada kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Garut di kantor Distarcip, ternyata tanah tersebut sudah dibayarkan kepada H. Adim atas dasar rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPN Garut.

Tim media Bakin mencoba mendatangi pihak BPN dan dipertemukan dengan Iwan dan Fajar selaku tim dalam pembebasan lahan proyek Bypass Garut, Kami mencoba menanyakan, dasar terbitnya sertifikat tanah atas nama H. Adim.  Karena dari penelusuran  kami mendapatkan keterangan, bahwa dalam penerbitan SHM tersebut ada banyak kejanggalan, antara lain :

  1. Sertifikat berdasarkan AJB dengan orang yang sudah meninggal sebelim AJB dibuat, dan tertera ada tandatangan atas nama orang yang sudah meninggal, sedangkan almarhum tidak bisa tanda tangan. AJB tersebut sudah dinyatakan cacat hukum pada tahun 1999.
  2. Sertifikat sudah jadi, warkah baru dibuat (disusulkan).
  3. Belum ada hasil kesepakatan/ musyawarah, uang ganti rugi sudah diberikan kepada H. Adim, berdasarkan SHM yang diduga tidak prosedural.
  4. Dari keterangan pihak akhi waris dan lurah setempat, tanah tersebut belum pernah dijual belikan kepada pihak lain, Leter C- masih utuh (belum dipindah tangankan).
  5. Dari dulu hingga saat ini tanah tersebut masih digarap dan dikuasai oleh ahli waris.

Dari keterangan yang kami dapat, beberapa waktu yang lalu pernah ada pertemuan mediasi antara H. Adim dengan para ahli waris, pada tanggal 18/7/2018.  Hasinya dituangkan dalam Surat Keterangan Tanah, No. : 593/530/Kel. Yang dikeluarkan oleh kelurahan Sukamentri, dan diketahui oleh Camat Garut Kota, Kabupaten Garut, yang isinya menyatakan, bahwa AJB No. 100/JB/10/14.01/III/1999 atas nama H. Adim, dinyatakan Cacat Hukum sesuai dengan surat PPAT Kecamatan Garut Kota No. 593.8/247/2002 tertanggal 27 Desember 2002.

Tanah yang dimaksud adalah :

  1. Leter C- No. 75, Persil No. 13 VIII, luas 2.050 M2, tercatat atas nama Ardi bin Arsipan
  2. Leter C- No. 181, Persil No. 13 VIII, luas1.400 M2, tecatat atas nama Madsalim bin Adam (ahli waris Encas).
  3. Leter C- No. 362, Persil No. 13 VIII, luas 2.250 M2, atas tercatat atas nama Nyi Tioh bin Madrais (ahli waris Ocah).
  4. Tanah garapan yang dikuasai oleh I. Supardi berdasarkan penguasaan fisik, berupa tanah timbul, sejak tahun 1994, seluas 1.400 M2 dan hingga saat ini masih dikuasai/ digarap oleh Supardi, sesuai surat keterangan dari RT/RW setempat yang diketahui oleh Lurah Sukamantri, Kecamatan Garut Kota, Kababupate Garut.

Kemudian setelah santer terdengar akan ada rencana pembangunan proyek jalan Bypass, nama H. Adim muncul kembali dan mengklim bahwa tanah tersebut milik dia. dengan menghidupkan kembali AJB yang sudah dinyatakan cacat hukum, dibantu oleh Pihak terkait maka terbitlah SHM No. 1316 dan 1315 atas nama H. Adim, yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Garut.

Tim media Bakin sempat menanyakan kepada Suherman, selaku lurah Sukamentri. Apakah SHM tersebut sesuai dengan data yang ada pada Leter C yang ada di kelurahan dan apakah pernah menanda tangani surat warkah. ?

Kata Suherman, ” SHM No. 1216 dan 1315 atas nama H. Adim tidak terdapat dalam buku leter C kelurahan dan saya tidak penah membuat dan menandatangani warkah atas nama H. Adim.” Suherman dalam keterangannya.

Diduga proses sertifikat tersebut dikaitkan dengan program Presiden Jokowi yang menargetkan BPN harus dapat menerbitkan sertifikat, terutama tanah – tanah masyarakat yang tidak bermasalah.

Dari Pantauan Tim Media Bakin, terkesan, proses pembuatan sertifikatat atas nama H. Adim tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya dan seperti dipaksakan.

Dengan adanya kejadian ini pihak ahli waris merasa dirugikan karena tanahnya diserobot oleh H. Adim, dan akan menuntut keadilan kepada pemerintah kabupaten Garut, karena salah bayar ganti rugi lahan untuk jalan Bypas kepada orang yang bukan haknya.

Ahli waris akan memperkarakan H. Adim yang telah memalsukan dokumen serta para pejabat terkait yang membantu dan merekayasa dalam pembuatan sertifikat atas nama H. Adim, diatas tanah miliknya.

Saat ini lahan tersebut masih tetap dikuasai oleh ahli waris dan dalam pengawasan salah satu kantor hukum di Bandung.

Tim media Bakin meminta, agar dinas terkait meninjau kembali SHM atas nama H. Adim tersebut, karena Diduga ada permainan kongkalikong yang memihak kepada orang yang bukan seharusnya berhak atas tanah tersebut, untuk menerbitkan sertifikat atas namanya.    # Darjono