Bandung, Bakinonline.com

Pajak oleh masyarakat pada umumnya dipandang sebagai beban, pendapat seperti ini wajar tapi tidaklah sepenuhnya benar.

Hampir semua negara memperoleh penerimaan sumber pendapatan dari pajak, karena sektor pajak dapat bemberikan keuntungan baik untuk kelangsungan negara itu sendiri maupun untuk kemakmuran rakyatnya, dana tersebut akan dikembalikan sebagai dana untuk pembangunan pendidikan, keamanan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, subsidi serta pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

Fungsi Pajak Bagi Suatu Negara :

1. Pajak Sebagai Budgetair

Semua negara pendapatan dana diperoleh dari sektor pajak, contoh konkrit negara Indonesia hampir 70% pendapatan APBN dari pajak, baik pajak kendaraan, pajak perusahaan, pajak Bumi dan Bangunan, pajak Reklame, pajak hiburan, pajak tambahan pendapatan dan pajak-pajak lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu pendapatan dari pajak pastilah akan meningkat.

2. Pajak Sebagai Regulerend  

Selain untuk sumber pendapatan bagi negara, pajak berfungsi sebagai Regulator (Pengatur), khususnya sebagai kebijakan ekonomi makro. sehingga tercipta systim ekonomi yang sehat baik untuk kepentingan negara, produsen dan kunsumen (rakyat) Orang bijak selalu bayar pajak, “Bayarlah pajak tepat waktu dan tepat jumlah” slogan yang bagus “bayarlah pajak dan awasi penggunaannya” semoga pajak benar-benar digunakan sebagai mana fungsinya untuk kesejahterakan rakyat bukan untuk menyengsarakan rakyat “Tidak salah dalam penggunaannya ?.”    he he he

Realita pajak,  

Kalau kita lihat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini, hampir semuanya terjadi kenaikan yang sangat siknifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tentunya kebijakan kenaikan PBB ini bukanlah menjadi kebijakan pemerintah pusat lagi. Dengan berlakunya otonomi daerah maka kenaikan BPP menjadi kebijakan para Walikota atau Bupati.

Pertanyaanya, apakah ada issyu yang sangat mendasar sehingga kenaikan PBB begitu besar dari perhitungan prosentase (%) pembayaran sebelumnya, apakah sudah melalui mekanisme/ prosedur yang benar ?.

Kita lihat dengan layanan publik lainnya dalam kebijakan kenaikan harga dan pajak untuk masyarakat secara nasional bukannya harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), contoh, yang telah terjadi kebijakan penentuan pajak yang dinamakan “Proyek Tax Mamnesty” (PTM) atau pengampunan pajak.

Lha,  kalau Pajak Bumi dan Bangunan dinamakan kebijakan proyek apa ya ?,  atau baiknya kita namakan “Proyek Tax Penalty” (PTP) gitu ya ?, mohon lembaga terkait untuk memberikan pencerahan, (Mang Comment-Bakin).