Kabupaten Bandung – bakinonline.com

Beberapa perangkat desa di Kabupaten Bandung dibuat resah oleh ulah dua orang oknum yang mengaku dari dinas Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan dari abggota POLDA Jawa Barat.

Dari penelusuran Q. Agus, Crew bakinonline. Sekretaris Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin Dian Farid mengaku, pihaknya kedatangan dua orang tak dikenal pada Jumat (28/6/2019). “Kedua orang itu mengaku dari Polda Jabar, tetapi ketika diminta menunjukan kartu tanda anggota (KTA) malah marah,” ujarnya saat dihubungi Minggu kemarin, (30/6/2019).

(Foto Yang terekam dalam cc tv)

Dian menjelaskan, “salah seorang di antara oknum tersebut mengaku bernama Abdurozak. Namun setelah Dian melakukan konfirmasi, pihak Polda Jabar menyatakan tidak ada anggota bernama itu,” Katanya.

Dian menambahkan, kedatangan kedua orang tersebut untuk menagih pembayaran buku RT/RW dan Posyandu yang didistribusikan ke seluruh desa se-Kabupaten Bandung. “Padahal kami tidak pernah menerima buku yang dimaksud oleh mereka,” ujarnya.

Untuk meyakinkan, kata Dian. Kedua orang itu membawa dan memperlihatkan surat edaran berkop Apdesi Kabupaten Bandung yang ditandatangani oleh Nanang Witarsa sekalu ketua, Hilman S. Yusuf selaku sekretaris serta berstempel basah Apdesi Kabupaten Bandung.

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut merujuk kepada Surat Polda Jabar Nomor B/1498/Subit III/2019/Ditreskrimsus tentang Permintaan Keterangan/Klarifikasi Terkait Pembayaran Buku RT/RW dan Buku Perpustakaan Posyandu.

Sementara itu pada bagian lampiran, surat tersebut memuat jumlah tagihan yang harus dibayar oleh desa-desa se-Kecamatan Kutawaringin dengan total sekitar Rp 263,5 juta.  “Untuk Desa Jelegong sendiri ditagih sebesar Rp 29,25 juta, untuk pembayaran 81 paket buku RT/RW senilai masing-masing Rp 250.000 dan 18 paket buku Posyandu senilai masing-masing Rp 500.000,” kata Dian.

Hal serupa dialami oleh Kepala Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari Efi Nur Taufik, Senin, 1/7/2019, di ruang kerjanya, “Saya pernah ditagih oleh orang yang mengaku dari  Polda Jabar,” katanya.

Meskipun demikian, Efi mengaku bahwa ia mengenal sosok oknum tersebut. Setelah didesak, akhirnya orang itu mengaku bukan anggota, tetapi bersikukuh bahwa dirinya utusan dari Polda Jabar.

Efi menegaskan, “pihaknya merasa tidak perlu membayar tagihan sebesar Rp 51 juta yang dibebankan ke desanya. Soalnya sama seperti Desa Jelegong, Cibeureum pun tak pernah mengambil buku paket untuk RT/RW dan Posyandu, Ujarnya.

Di sisi lain, Efi mengaku memang pernah mendengar tentang program buku tersebut sekitar 2017 lalu. Program pengadaan yang diinisiasi oleh Apdesi Kabupaten Bandung itu tidak pernah melibatkan para kepala desa se-Kabupaten Bandung.

“Selain itu setelah berkoordinasi dengan Pemkab Bandung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) yang kini menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), program itu tak bisa dilaksanakan karena desa tidak bisa menganggarkan. Memang pernah ada info juga bahwa program itu akhirnya didanai oleh Pemkab, sehingga desa-desa tak usah membayar lagi,” tutur Efi.

Sementara itu berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, masih banyak desa-desa lain seperti Desa Cikembang dan Neglawangi, Kecamatan Kertasari yang juga didatangi oleh para penagih berkedok oknum Polda Jabar itu. Di Kecamatan Kertasari sendiri secara keseluruhan total tagihan ke 8 desa mencapai Rp 230,5 juta.

Jika rata-rata total tagihan setiap kecamatan mencapai Rp 200 juta saja, maka total tagihan yang akan sampai ke 270 desa se-Kabupaten Bandung akan mencapai Rp 6,2 miliar. Padahal tidak semua desa mendapatkan paket buku yang ditagihkan.

Media Bakinonline meminta, agar aparat Kepolisian dan dinas terkait dapat menangkap orang yang telah meresahkan di beberapa Kantor Desa di Kabupaten Bandung. Sehingga peristiwa ini tidak terjadi di kabupaten lain, khususnya di Jawa Barat.   * Q Agus- Bakin Kab. Bdg.