DLH Kab. Bandung, “Tak Akan Tolelir Kepada Perusahaan Pencemari Lingkungan”
bakinonline.com

Soreang – Bakin online.com

Keseriusan pemerintah daerah kabupaten Bandung didalam penanganan lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dibuktikan dengan saksi kepada perusahaan – perusahaan yang tidak mengindahkan aturan lingkungan , salah satunya adalah pembuangan limbah ilegal dengan berbagai cara, dari data yang ada ditahun 2019 ini sudah tercatat 30 perusahaan dikenakan sanksi, 7 diantaranya dikenakan sanksi pidana pasal 100, dan 23 lainnya dikenakan sanksi administratif.

  1. Artostek yang berkedudukan jalan raya Dayeuhkolot no.66 desa Pasawahan, kecamatan Dayeuhkolot, adalah salahsatu pabrik yang terkena sanksi administratif pemaksaan pemerintah, hal ini terungkap ketika adanya rapat koordinasi dan pengawasan yang dilaksanakan pihak DLH , bersama Kpaolsek , Danramil Dayeuhkolot, Camat serta Dan Sektor Program Citarum Harum , Kamis ( 19/9/2019 ) diaula rapat kantor DLH kabupaten Bandung.

Crew Bakinonline. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bandung, Asep Kusumah, menjelaskan, ” Tindakan pemberian sanksi ini merupakan upaya keseriusan pihak kami, didalam pelaksanaan aturan sesuai UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kami tidak akan mentolelir alasan apapun dari pihak perusahaan yang melanggar aturan tersebut, hal ini dilakukan untuk menegakan peraturan dan menepis tudingan negatif terhadap kinerja DLH.

Dalam mekanisme dilapangan kami berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Koramil, Dan Sektor Citarum Harum yang bertindak sebagai pengawasan dilapangan, dan khusus untuk PT.Artostek pada saat ini kami berikan sanksi administratif pemaksaan pemerintah , setelah terbukti pada tanggal 12/9/2019 membuang limbah secara bypass ke kali Cisuminta, sanski tersebut berupa penyegelan dan penutupan secara permanen saluran pembuangan limbahnya.ungkap Asep.

Pada saat ini tercatat ada 300 perusahaan yang berpotensi menyebabkan tercemarnya lingkungan, dan ini menjadi pantauan pihak kami didalam upaya  peningkatan pengawasan untuk ditindaklanjuti bila terjadi pelanggaran, pungkasnya.

# Sulaeman- Bkn