Jakarta- Bakinonline.com

Pernyataan Setya Novanto,  mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP, dalam persidangan yang digelar di Pengadilam Tipikor Jakrta Pusat, menyebutkan sejumlah nama menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi telah ikut menerima aliran dana haram proyek e-KTP.

Terkait pernyataan Setnov, Jokowi menegaskan pentingnya menjunjung tinggi proses penegakan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Semua tuduhan harus dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan fakta dan bukti kuat, tegas Jokowi.

Menurut orang nomor satu di Indonesia itu, apapun yang berbentuk tuduhan apalagi yang muncul dalam persidangan harus dibuktikan secara hukum. “Negara kita inginkan negara hukum, jadi kalau ada bukti-bukti hukum,  ya diproses saja,” ungkapnya kepada wartawan saat menyambangi kantor Kesekretariatan Negara, Jumat (23/3/18).

Jokowi menekankan, kedua menteri tersebut pasti akan bertanggung jawab,  jika memang ada bukti dalam proses hukum. “Tapi, dengan catatan, semua itu harus berdasarkan fakta hukum dan bukti yang kuat secara hukum,” Dia menegaskan kembali.

Untuk diketahui saja, dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi, kedua Mentri tersangka korupsi kasus e-KTP iti,  Setya Novanto menyebut nama : Pramono dan Puan sempat menikmati uang atas proyek tersebut masing-masing sebesar US$ 500.000.

Kita tunggu saja apakah Setnov bisa membuktikan dari perkataannya dalam persidangan kasus korupsi e-KTP yang menyerut dua mentri dalam cabinet kerja Presiden Jokowi. (Redaksi Bakin)