bakinonline.com Bupati Konsel, “Usulkan Peningkatan Jalan dan Eluasi IUP Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara”
Bupati Konsel, “Usulkan Peningkatan Jalan dan Eluasi IUP Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara”

KENDARI – Bakinonline.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Semester I (Satu) Tahun 2019, Tingkat Prov Sulawesi Tenggara, bertempat di Claro Hotel – Kota Kendari, Kamis (11/7/2019).

Rapat di pimpin langsung oleh Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, SH, di dampingi Ketua DPRD Prov Sultra, H. Abdurrahman Saleh, SE.,M.Si. yang di hadiri 17 Bupati/ Walikota dan Sekretaris Daerah serta para pimpinan OPD.

Dalam Rakor tersebut, Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga, ST., MM mengajukan beberapa usulan untuk peningkatan jalan diwilayahnya. Dengan harapan hal ini  dijadikan perhatian dan prioritas Pemprov Sultra yang menjadi wewenang Gubernur.

Dalam pengahuan program pembangunan, batas waktu pengajuan pencairan dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 21 Juli 2019 mendatang, dimana kami masih ragu menjalankannya karena musti menunggu petunjuk teknis dari departemen terkait/ KPPN, sedangkan kami dikejar waktu penyerapan anggaran,

“Sebaiknya batas waktu yang diberikan bisa ditinjau ulang mekanismenya, karena ketika kami tidak memenuhi waktu yang telah di tentukan maka pencairan DAK akan dikembalikan kepusat, sehingga tidak ada pembangunan yang dibiayai dari dana DAK, yang tentunya sangat merugikan pihak Pemda, karena seharusnya dananya bisa digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat,” ucap Surunuddin.

Lebihlanjut, terkait pengusulan jalan yang menjadi wewenang Pemrpov Sultra agar ditingkatkan kelasnya jadi level nasional atau jalan negara seperti status jalan poros Moramo – Punggaluku – Tinanggea yang saat ini telah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Saya juga minta agar ditingkatkan klasifikasinya menjadi jalan nasional, untuk poros jalur tengah dari Konda – Punggaluku – Andoolo – Angata tembus wilayah Lambuya, Kabupaten Konawe, yang saat ini sedang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan sesegera mungkin,” imbuhnya.

Ia juga meminta tentang keberadaan IUP untuk di evaluasi dan ditinjau ulang, jika perlu di cabut izinnya, karena saat ini telah berdampak buruk dengan merusak lingkungan, salah satu diantaranya mengakibatkan sawah terendam lumpur. Dan adanya IUP yang masuk pemukiman penduduk, termasuk IUP tambang batu di Moramo yang telah mengkhawatirkan karena mulai merambah kawasan hutan.

Selain itu, ada dua lahan kosong yang di kelola BUMN yakni  PT. Kapas Indah Indonesia dan PT Berdikari yang HGUnya akan berakhir bulan september, termasuk PTPN XIV yang nantinya bisa di teruskan ke Presiden dan lembaga terkait agar lahannya bisa lebih produktif sebaiknya dibagikan kepada warga.

“Kami berharap usulan ini menjadi prioritas untuk dijadikan evaluasi dan  tindakan nyata demi keberlangsungan wilayah kami agar terhindar dari kemungkinan bencana kedepan, pembangunan yang memadai dan demi keberlangsungan hidup masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan,” tandas Surunuddin.

Sementara itu, menjawab usulan Bupati Konsel, Gubernur Sultra langsung memerintahkan kepada Biro ESDM untuk mencatat hal itu dan menjadikan prioritas untuk dibahas lebih lanjut, dan meminta Bupati Konsel untuk memberikan surat resmi Dubernur dan dinas terkait.

“Saya minta Biro ESDM dan Sekretaris mencatat semua usulan yang dipajukan Bupati Konsel

dan segera turun ke lapangan untuk meninjau langsung, jika memang IUPnya tidak sesuai persyaratan maka akan kita evaluasi hingga pencabutan izin perusahaan tersebut,” tegasnya

Masukan atau usulan ini penting untuk disampaikan kepada presiden dan lembaga negara terkait, tandas Ali Mazi, tentunya kami berharap Pemkab/ Pemkot bisa membangun bersinergi dengan Pemprov, sehingga apa yang menjadi kendala bisa kita selesaikan bersama demi mewujudkan pembangunan Sultra yang lebih baik.

# Edison- Bkn Sultra