Bogor – bakinonline.com

Ada yang kurang pas dengan permintaan Presiden Joko Widodo di acara Konferensi Mahasiswa Nasional di Istana Bogor, Jumat (7/12/2018) kemarin. Jokowi meminta mahasiswa untuk mendemo dirinya.

Jokowi mengajukan tantangan untuk di demo. Namun permintaan Jokowi justru menyiratkan dengan jelas bahwa dia ingin mendapatkan apresiasi atas kinerjanya selama 4,5 tahun terakhir.

“Saya enggak pernah didemo. Didemo dong. Ada yang demo mendukung gitu, lhoEnggak ada. Saya dibiarkan jalan sendiri, malah dibilang antek asing. Ini gimana dibolak-balik,” kata Jokowi.

Menanggapi pernyataaan Jokowi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pernyataan Jokowi itu justru dapat mengebiri mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Pemerintahan Jokowi sendiri pernah melarang mahasiswa berdemontrasi, yaitu melalui surat edaran Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Nomor 350/B/SE/2016 yang melarang mahasiswa membawa atribut kampus pada 4 November 2016 silam.

“Gerakan mahasiswa sudah dilemahkan dan dimatikan. Jadi jangankan mau mendukung Jokowi, mengkritik pun sudah enggak mau,” kata Fahri.

Jokowi mengharapkan demo yang bersifat mendukung lantaran ia menganggap selama empat tahun ini sudah menjalankan sejumlah kewajiban memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mulai dari mengambilalih Blok Mahakam dan Blok Rokan yang tadinya dipegang asing, hingga mendapatkan 51 % saham divestasi PT. Freeport Indonesia.

Saat menyampaikan permintaannya itu, Jokowi juga menyinggung ‘kesuksesannya’ membuat harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua menjadi stabil. Pada 2015, harga BBM di Papua mencapai Rp 60 ribu – Rp120 ribu, tapi sekarang harganya sudah samadengan di Pulau Jawa dan Sumatera.

“Di Jawa, bensin Rp 6.450 per liter. Naik Rp 500 saja jadi Rp 7.000 demonya dua bulan berturut-turut, naik Rp 1.000 demonya empat bulan. Saya tiap hari didemo. Yang di Wamena 10 kali lipat enggak pernah demo. Hal-hal seperti itu dimengerti bahwa Indonesia bukan hanya di sini saja,” Fahri menambahkan.

Faldo Maldini, salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk pasangan Capres Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno menilai, permintaan Jokowi itu tak relevan dengan hasil kebijakan yang telah dijalankan Kabinet Kerjanya selama ini. Faldo mengemukakan, di era Jokowi, kegagalan mewujudkan janji kampanye justru lebih banyak.

“Kalau pemerintah memang benar-benar berhasil, warga pasti merasakan dan mengapresiasi dengan sendirinya. Saya rasa banyak fakta yang disembunyikan dari apa yang diklaim berhasil,” kata Faldo pada awak media.

Meski menganggap wajar, Faldo tetap tidak sepakat apabila Jokowi mengharapkan demo yang bersifat mendukung.

Demonstrasi, kata dia, pada dasarnya bersifat Popular Kontrol. Warga yang tak punya instrumen apapun dapat melakukan protes dengan harapan aspirasinya dapat didengar. Namun Faldo menegaskan pemimpin yang kuat seharusnya tidak takut dengan demo macam apapun.

“Dia malah jadikan itu sebagai momentum untuk jelaskan progres pekerjaan kepada rakyatnya, bukan malah menolak bertemu dengan rakyatnya,” Ujar Faldo.

Sementara  dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengataka, calon presiden nomor urut 1 itu hanya ingin mahasiswa lebih objektif memandang situasi. Karding menuturkan, jangan sampai sesuatu yang susah payah telah diperjuangkan Jokowi tidak dilihat dan tidak didukung.

“Itu artinya mendorong masyarakat untuk objektif mengapresiasi kinerja. Hal-hal yang baik kita apresiasi, hal-hal yang tidak baik kita beri masukan. Jangan yang hoaks yang kita dukung demo,” kata Karding kepada awak media, di kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Karding tak memungkiri, demo yang memberikan dukungan sama saja dengan deklarasi dukungan. Namun sejak awal, menurut dia, esensi dari demo dan deklarasi sama saja. hanya perbedaan penyampaian bahasanya saja.

“Jangan lihat secara harafiah, Itu bahasa simbolik yang kira-kira intinya, rakyat dibiasakan mengapresiasi sesuatu yang baik. Itu sambil tertawa kok. Itu hanya kelakar agar audiensnya senang,” kata Karding.

Tanggapan : Menanggapi masalah ini, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Muhammad Fauzul Azim mengemukakan, mahasiswa pada dasarnya tidak boleh melakukan demonstrasi yang bersifat mendukung pemerintah.

“Bagi saya demo itu esensinya menyampaikan aspirasi rakyat dan mengkritik. Kritikan itu adalah simpati kita pada NKRI dan aspirasi itu adalah simpati pada rakyat,” kata Fauzul pada awak media.

Demonstrasi yang bersifat mendukung pemerintah, menurut Fauzul, justru bukan bentuk kasih sayang pada pemerintah, melainkan hanya mencari muka. Kepedulian justru dapat diejawantahkan dengan menyampaikan kritik jika pemerintah gagal atau lalai dalam tugasnya.

Fauzul menyatakan posisi mahasiswa adalah sebagai pengawas pemerintah dan kebijakannya. Dia pun berharap tidak ada mahasiswa yang menuruti permintaan Jokowi.

“Mahasiswa harus menjadi sosial kontrol dan pengawas dan reminder, pengingat dan pengkritik karena mencintai terbaik terhadap pemerintahan adalah mengkritik dan menguraikan masalah, bukan malah mendukung, menjilat dan memberikan pujian. Karena pujian malah menjatuhkan, dan kritik itu membangun,” Fauzul menegaskan.  #  Red. Bkn