Bakinonline.com

Cilacap. Bakinonline.com

Meski baru beberapa hari berdiri dan beroperasi namun Stone Cruiser di Desa Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap – Jawa Tengah kini kian di sorot dan menjadi perhatian serta keprihatinan banyak pihak, pasalnya perusahaan milik Imam Santoso (Puji Astuti) tersebut di duga kuat tidak mengantongi ijin sebagaimana yg di persyaratkan, dikarenakan secara tehnik terbentur dgn RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kab. Cilacap, sebagaimana Perda No. 9-2011.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. A. Ristianto, MT. Kepala Dinas PUPR Kab. Cilacap melalui Hamzah Saprudin, ST, MT. Kabid Tata Ruang. Ketika di konfirmasi awak media di ruang kerjanya baru-baru ini ,” berdiri dan beroperasinya usaha tersebut berada dalam kawasan hijau, sehingga terkait perijinan dipastikan tidak mungkin keluar, karena secara tehnik terbentur dengan Tata Ruang ” katanya seraya menambahkan,”namun demikian kami selalu berusaha mengakomodir kepentingan masyarakat meski dilain pihak tetap memperhatikan jaminan kepastian hukum.

Lebih lanjut Hamzah menegaskan “makanya secara prinsip, saya akan menata kembali, mengingat Tata Ruang yang ada sekarang ini di buat secara tergesa-gesa ditengah kurangnya data dukung, sehingga hasilnya nanti Tata Tuang yg ada akan sesuai dengan muatan lokal dan tujuan Pembangunan Nasional, Mengingat Cilacap merupakan wilayah Kabupaten yang pro-investasi ” paparnya.

Hanya saja sesuai regulasi, revisi atau perubahan Tata Ruang hanya bisa di lakukan tiap lima tahun sekali, pungkasnya.

Menanggapi terkait nihilnya perijinan atas usaha tersebut, Dian Arinda Murni, SH, MM. Selaku Kepala BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu) Kab. Cilacap, melalui Rusmini selaku stafnya menyatakan “mestinya masyarakat yang hendak melakukan usaha harus terlebih dulu melakukan verifikasi terkait Tata Ruang sehingga jangan sampai terkesan pemerintah mempersulit perijinannya.

Namun ketika di singgung terkait langkah penindakan atas berdiri dan beroperasinya usaha tersebut, dirinya secara tegas menyatakan jika hal tersebut merupakan kewenangan Satpol PP selaku penegak Perda.

Sementara ketika dikonfirmasi secara terpisah di ruang kerjanya, Kasat Pol PP Kab. Cilacap, Drs.Yuliaman Sutrisno, MSi. Melalui Suparman, SH, MH. Sekretaris Pol PP, di dampingi Bambang Haryono, SH, MH. Kabid P3D, secara tegas menyatakan “kalo memang usaha tersebut dalam berdiri dan beroperasinya tidak mengantongi ijin karena secara tehnik terbentur dengan Tata Ruang. Maka akan segera kami tindak lanjuti dengan mengumpulkan anggota untuk segera menurunkan tim penegak Perda ke lokasi untuk menutup usaha tersebut.

 # Hadi Try Wasisto R