Jakarta, 18 Juni 2019 – Bakinonline.com

Sidang Sengketa Pilpres, KPU Sebut bahwa Link Berita Bukan Bukti, Ketua tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin selaku termohon membacakan jawaban atas pemohon pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Selasa, 18 Juni 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), lewat kuasa hukumnya, menyatakan sikap secara resmi agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima tautan-tautan berita yang dijadikan bukti sidang sengketa Pilpres 2019 yang dimohonkan paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pasangan calon nomor urut 02 itu diketahui menyertakan bukti berupa tautan berita dari media online sebagai bukti dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019 ke MK.

“Kedudukan link (tautan) berita sebagai alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat alat bukti,” kata Ali Nurdin, saat membacakan jawaban KPU sebagai termohon dalam lanjutan sidang sengketa Pilpers 2019 di Gedung MK, siang tadi.

Ia menegaskan, bukti cetak berita online tak bisa menjadi rujukan bahwa pelaksanaan pilpres penuh dengan kecurangan. Selain itu ketentuan alat bukti dalam sidang MK, sebetulnya telah diatur dalam Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilpres.

“Dalam PMK 4/2018 alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, petunjuk hakim, dan alat bukti lain,” kata Aki.

Lebih lanjut Ali mengatakan tautan berita yang diklaim sebagai bukti merupakan bentuk pelanggaran dalam tata beracara yang sudah diatur dalam PMK.

“Tuntutan pemohon yang meminta tautan berita acara merupakan pelanggaran. Hanya print out berita online tidak dapat menjadi rujukan, dan bukan alat bukti dan tidak memenuhi syarat,” ucapnya.

Dalam sidang tersebut, Ali Nurdin pun menegaskan KPU tetap dalam sikapnya menolak perbaikan permohonan Prabowo-Sandi yang dibacakan pada sidang perdana pekan lalu. Ali menyatakan KPU bersikap demikian karena tetap berpegang pada PMK nomor 5 tahun 2018 dan PMK Nomor 2 tahun 2019 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum.

Ali menegaskan peraturan tersebut harus dipatuhi demi menjaga ketertiban umum, keadilan bagi semua pihak, dan kepastian hukum.

“Dalam perbaikan pemohon yang dibacakan pada 14 Juni 2019 memiliki perbedaan mendasar pada posita dan petitumnya sehingga dapat dikualifikasikan sebagai permohonan baru,” pungkas Ali Nurdin.     # Darj- Bkn