Bakinonline.com

Garut – Bakinonline.com

Ketua Dewan Pengurus Daerah-Perhipunan Praktisi Hukum Indonesia (DPD-PPHI) Propinsi Jawa Barat Asep Heriyuloh, SH. melantik H. Asep Sulaeman Faruf sebagai ketua DPC-PPHI Kabupaten Garut dan jajaran pengurusnya,  Acara digelar pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 bertempat di Aula Sekretaris Daerah  Kabupaten Garut.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PPHI-DPP Dr. Tengku Murphi Nusmir, SH. MH,. beserta Sekjen DPP-PPHI Sudiatmo, SH, MH. , Drs. Agus Prabowo dan Edi Wirahadi, SH.  dan jajaran lainnya, Sekda Kabupaten Garut H. Deni Suherlan mewakili Bupati Garut Rudy Gunawan, SH. MH. dan tokoh masyarakat serta jajaran pengurus DPD-PPHI Jabar dan DPC-PPHI Kab. Garut.

Asep Sulaeman Faruq, “Kami telah melakukan pendekatan dengan sejumlah praktisi hukum, para aktivis dan sejumlah tokoh masyarakat di Garut untuk persiapan sekaligus menyusun Struktur calon kepengurusan PPHI-DPC Kabupaten Garut, sehingga dapat terwujud seperti saat ini,” paparnya.

“ini adalah amanah yang harus kami jalankan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum,” tambahnya.

Dalam sambutan Ketua PPHI-DPD Propinsi Jawa Barat Asep Heriyuloh menyampaikan, “Kami menitipkan PPHI kabupaten Garut agar dapat bekerja sama di dalam kepengurusan yang ada dialam struktur organisasi yang telah dibentuk, sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan sesuai visi dan misi PPHI.” Ujarnya,

“Kami telah melantik pengurus PPHI Kab. Cirebon, Cirebon Kota, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan dan hari ini pelantikan pengurus di Kab. Garut. Diharapkan dalam waktu dekat ini kami akan melantik untuk kabupaten lain di Jawa Barat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP-PPHI Sudiatmo, SH, MH. berpesan agar PPHI di Kabupaten Garut dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Garut.

“Pemerintah Kabupaten Garut jagan khawatir dengan kehadiran PPHI karena PPHI diharapkan akan membantu masyarakat terkait dengan permasalahan hukum,” ujarnya.

Ditempat terpisah Darjono Crew media Bakinonline, mencoba mewawancarai Ketua Umum PPHI-DPP Tengku Murphi Nusmir, terkait dengan Peringatan Hari Antikorupsi se Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Bagaimana upaya pembrantasan korupsi di Indonesia. ?

Dalam Peringatan Hari Anti Korupsi ditandai Orkestra permintaan Presiden Jokowi agar Terpidana Korupsi  dihukum mati. ?

Tengku Murphi menyampaikan, “Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lembaga antirasua dibentuk, masyarakat berharap bahwa seiring perjalanannya Korupsi berlahan-lahan berkurang dan pada akhirnya korupsi yg sudah menedemi itu dengan sendirinya berangsur-angsur akan hilang;

Eksistensi KPK sebagai lembaga anti Rasua dalam perjalanannya penuh liku-liku dan tantangan, terutama ketika ditemukan kerugian negara yang dikorup dan indikasi oknum pejabat Negara terlibat didalamnya. Kasus Cecak dan Buaya, kasus penembakan chairudin ditembak yang berakhir antasari sebagai ketua KPK waktu itu menjadi Terpidana, kasus BLBI, Bank Century, Parnjualan Kapal Tankker Pertamina, yg saat ini belum Tuntas dan mengambang menjadi PR KPK”

Pada sisi lain kita memberikan apresiasi kasus e-KTP yg berujung Setia Novanto berhasil menjadi terpidana walaupun putusan kasasi jauh lebih ringan divonis hanya 2 Tahun saja;

Dari langkah yg tertunda tersebut, KPK didalam memberantas Korupsi di diCap tajam dibawah tumpul diatas, namun dalam sisi yang lain KPK dalam OTT kita patut memberikan apresiasi banyak catatan gemilang menindak para koruptor, seperti beberapa anggota  DPR RI yang merugikan negara ditangkap oleh KPK sekarang mereka sebagai terpidana, disamping beberapa pejabat Negara dari mulai oknum jendral Polisi. Kita harus mengakui prestasi yang dibuat KPK;

Namun prestasi yang ditorehkan KPK belum menjadi ekspektasi atau harapan masyarkat, karena  kasus-kasus besar mana kala tersandung dalam berbagai hal baik faktor politik maupun faktor good governance yg mendorong setengah hati kesuksesan pemberantasan korupsi yang menjadi tugas KPK, intinya langkah KPK mba seperti kambing dilepas tapi kakinya diikat, lihat saja gojang ganjingnya perubahan UU KPK yang disahkan oleh DPR, dengan segala perubahannya dianggap menjadi penghalang peroses memerangi korupsi, diantaranya  karena pergantian UU No: 31 tahun 1999, dan Person ketua KPK masih aktip dikepolisian kontras dengan kedudukan KPK sebagai wadah pemberantasan korupsi independen, dengan ketua yang baru dikhawatirnya kedudukan KPK dalam memberantas korupsi dikhawatirkan benar terjadi tebang pilih. Itulah Prestasi & Tantangan KPK yang akan datang.” Tengku Murphi Nusmir mengakhiri dalam penyampaian wawancaranya.

# Darj- Bakin