Garut, 18 September 2018 – Bakinonline.com

Ribuan guru honorer kabupaten Garut mogok ngajar dan berunjuk rasa hari ini, Selasa (18/9/2018). Mereka menuntut  Djatjat Daeajat , Plt. Kadisdik dicopot dari jabatannya, karena pernyataannya yang  kontroversial dengan menyebut guru honorer sebagai guru ilegal, massa juga menuntut agar Rudy Hunawan, bupati Garut mengeluarkan SK penugasan bagi mereka (para guru honorer).

Crew Bakin Garut menanyakan, kapan SK tersebut akan dikeluarkan,? “Bupati Garut Rudy Gunawan janji akan memberikan SK penugasan bagi semua guru honorer. SK yang dikeluarkan dinas pendidikan itu rencana akan diserahkan pada bulan Oktober 2018 nanti.” Rudy menyampaikan.

“Selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober (2018). SK penugasan berasal dari Dinas Pendidikan,” kata Rudy saat beraudiensi bersama guru honorer di gedung DPRD, Jalan Patriot, Tarogong Kidul

“Kalau SK dari bupati konsekuensinya anggaran per tahun itu sampai Rp 300 miliar. Kami adopsi kebijakan gubernur dari Permendikbud,” katanya.

Guna melancarkan hal tersebut, pihaknya telah membentuk tim khusus yang beranggotakan perwakilan Dinas Pendidikan, PGRI, FAGAR serta Dewan Pendidikan Garut untuk memverifikasi guru honorer.

“Sebelum 1 Oktober 2018, SK penugasan harus sudah selesai,” ungkap Rudy. Jumlah guru honorer berdasarkan data yang ada dari PGRI sekitar 12 ribu.

Demi memperjuangkan para guru honorer, dalam waktu dekat ini Rudy akan melayangkan surat khusus kepada Presiden Jokowi, agar pemerintah pusat segera merevisi Undang-undang ASN. “Sudah saatnya ada payung hukum untuk merevisi Undang-undang ASN,” ujar Rudy.

Aksi mogok mengajar dan demo ribuan guru honorer di Kabupaten Garut berdampak kepada kepada siswa sekolah, karena proses belajar mengajr dibeberapa sekolahan  terpaksa diliburkan.  (Redaksi Bakin)