aksi blusukan risma mendapat .....
bakinonline.com

Jakarta – bakinonline.com

Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) di Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pun ikut menyoroti hal ini.

Dia menuturkan, selama dia hidup di Jakarta, tidak pernah menemukan adanya tunawisma di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

“Terkait dengan adanya tunawisma di jalan Sudirman-Thamrin, saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun dan saya baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021).

Pandangan berbeda datang dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani. Zita menepis pernyataan Wagub Riza. Zita mengatakan bahwa masih banyak ditemukan tunawisma di Jakarta. Termasuk di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, lokasi Mensos Risma blusukan.

“Masalah tunawisma itu memang benar ada kok, sama seperti banjir. Sudah menjadi masalah abadi di Jakarta. Jangankan tunawisma orang tua, anak kecil saja ada,” kata Zita, Rabu (6/1/2021).

Zita meminta pihak-pihak yang sentimen terhadap aksi Risma itu sadar bahwa tunawisma memang masih ada di Jakarta. Menurutnya, seharusnya Pemprov DKI Jakarta ikut mendukung aksi sosial yang dilakukan oleh Risma.

“Kita harus buka mata, memang benar ada tunawisma. Saya malah mengapresiasi pejabat apalagi sekelas menteri yang mau turun langsung ke lapangan. Aksi blusukan Bu Risma ini bagus,” kata anak Ketua Umum PAN itu.

Menurut Zita, sosok Tri Rismaharini merupakan sosok pemimpin yang patut dijadikan contoh oleh pemimpin lainnya. Sebab, kata Zita, gaya kerja Risma yang langsung ‘ACT’ patut diapresiasi.

“Istilahnya, pemimpin yang baik itu mencontohkan langsung dengan tindakan. Nah bu Risma itu tipe pemimpin yang seperti itu. Jadi hal yang baik seperti itu perlu kita apresiasi,” ujaR Zita.

Dari sisi lain. Darjno menilai apa yang dilakukan Menteri Sosial itu baik, semoga tidak sekedar mengalihkan perhatian masyarakat yang sedang tertuju pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri sosial sebelumnya yang berasal dari partai politik yang sama.

(anang/rsp.bkn)