Pemerintah Pusat Memastikan Pelaksanaan Pengerjan Kereta Api Lintas Sumatra.

0
209

    Bakinonline, Dumai. Pemerintah pusat memastikan pelaksanaan pengerjaan kereta api lintas Sumatra sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan, Tim teknis kereta api bersama Pemprov Riau, Pemko Dumai melakukan rapat koordinasi bersama tim aset TNI AU untuk memastikan proyek pembangunan jalur kereta api yang melintas di kawasan Satradar 232 TNI AU Dumai dapat terus dilakukan.

Rapat pembahasan kelanjutan pembangunan rel kereta api lintas Sumatra yang menghubungkan Kota Ratau Prapat-Duri-Dumai itu dilaksanakan di ruang rapat Disfaskonau, Mabes TNI AU, Jakarta, Kamis (12/1/2017) dengan dihadiri oleh tim teknis aset TNI AU, Koopsau I, Kohanudnas, Kosekhahudnas III, Lanud Roesmin Nurjadin, Satradar 232 Dumai, Ditjen perkeretaapian Kemenhub, Balai Teknik perkeretaapian wilayah sumatra bagian utara, Pemprov Riau dan Pemko Dumai yang dihadiri oleh Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo.

Pada rapat tahapan konsultasi publik kedua dalam penetapan lokasi jalur kereta api ini menghasilkan notulan rapat yang nantinya akan diserahkan kepada pimpinan tinggi TNI AU sebagai bahan pertimbangan apakah pembangunan jalur kereta api yang melintas di kawasan Satradar yang merupakan salah satu objek vital pertahanan negara ini dapat dilanjutkan.

Dimana hasil rapat konsolidasi itu didapatkan sejumlah item pertimbangan sebelum dilanjutkan proyek pembangunan jalur kereta api yang diantaranya, Kementerian perhubungan telah menetapkan jalur kereta api trans Sumatera Lintas Rantau Prapat-Dur-Dumai dengan Nomor KP.666 Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015, melintasi tanah TNI AU di Satrad 232 Dumai seluas kurang lebih 4000 meter persegi

Dimana pada prinsipnya forum rapat menyarankan pembangunan jalur kereta api yang menggunakan aset tanah TNI AU Satrad 232 dapat disetujui dengan, syarat dalam pelaksanaan pembangunan dan operasional tidak menimbulkan getaran, kebisingan dan gangguan keamanan atau hal hal lain yang dapat mengganggu. Untuk operasional Satrad 232, jalan masuk ke Satuan Radar di atas jalan kereta api harus memenuhi syarat untuk pergerakan radar mobile. Terkait bangunan rumah yang terletak di dalam area yang akan digunakan untuk jalur kereta api untuk dapat direlokasi.

Dalam notulen rapat juga diarasebutkan juga kalau rapar konsolidasi pihak balai teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara akan membangun jalur kereta api sepanjang wilayah Satrad 232 dengan design under pass, pihak balai teknik perkeretaapian wilayah Sumatra bagian utara diminta melakukan review design jalur kereta api yang melintasi aset tanah TNI AU dengan melibatkan TNI AU.

Selama proses pembangunan pihak balai perkeretaapian wilayah Sumatra bagian utara diharapkan memberi bantuan yang dibutuhkan oleh TNI AU berupa pembangunan pagar tembok batas tanah dan renovani pos jaga serta persertifikasi tanah TNI AU di Satrad 232 Dumai seluas 258.194 meter persegi atau 266.6 Hektar sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaan aset tanan TNI AU untuk jalur kereta api dengan menggunakan pola alih sesuai ketentuaj yang berlaku. Segera dituat naskah pernyataan bersama antara TNI AU dengan pihak perkeretaapian Kemenhub.

Tahapan konsolidasi publik kedua dalam penetapan lokasi jalur kereta api dapat dilanjutkan oleh Pemprov Riau dan Pemko Dumai setelah permohonan penggunaan aset TNI AU untuk jalur kereta api mendapat persetujuan pimpinan TNI AU.

Dimana dalam notulen rapat yang tertuang pada notulen hasil rapat konsolidasi ini ditandatangani oleh Kadisfaskonau selaku pimpinan rapat Marsekal pratama TNI Ir. Ruslan Effendi Msc, Dansatrad 232 Dumai Mayor Lek Boy Syahril Anwar, Kasubdisbin BTB selaku notaris Kolonel Sus Tjoni Hendro Susanto, Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo, Asisten I Pemprov Riau Ahmad Syah Harrofie dan Direktur Lalulintas dan angkutan kereta api Kemenhub Ir.Zulfikri

Kadisfaskonau selaku pimpinan rapat Marsekal pertama TNI Ir.Ruslan Effendi, M.Sc mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan dan operasional kereta api nantinya tidak menimbulkan getaran, kebisingan dan keamanan yang dapat mengganggu operasional Radar yang merupakan aset penting milik TNI AU sebagai pertahanan NKRI.

“Notulen rapat ini akan nantinya akan kita sampaikan kepada badan pertimbangan pempinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut terkait kelanjutan pembangunan kereta api yang melintas di Satrad 232 Dumai,” ujarnya.

Sementara itu Pemko Dumai yang diwakili oleh Wakil walikota Dumai Eko Suharjo mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya pembangunan jalur kereta api lintas Sumatra bagian utara yang melintas di Kota Dumai.

“Sesuai tupoksi kita akan membantu proses pembangunan, dimana dari notulen kesepakatan kali ini kita mendapat tugas membantu proses sertifikasi tanah Satrad TNI AU dan kita komit akan membantu guna proses pembangunan jalur kereta api dapat berlangsung secepat mungkin,” ujar Eko Suharjo (rls/hms _ infokom kota Dumai)